JAKARTA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah segera mengusut tuntas peristiwa bentrok antara kelompok anti-Syiah dan Syiah di Dusun Nangkernang, Madura, Jawa Timur, yang terjadi 26 Agustus lalu.
Selain itu para pemimpin agama dan tokoh masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga dapat tercipta kondisi saling toleransi dan mengedepankan dialog dalam pemecahan setiap perbedaan.
’’Kami mendesak pemerintah melakukan pencegahan yang efektif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Badan intelijen negara harus dapat melakukan tugasnya dengan benar,’’ tegas Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta, Selasa (28/8).
Agar peristiwa serupa tidak terulang, Komnas HAM juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungan masing-masing.
"Pemerintah juga didesak agar menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat terhadap perkembangan penyelidikan yang dilakukan. Ini penting agar masyarakat terhindar dari desas-desus yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan," pungkasnya.
Seperti diketahui Minggu, 26 Agustus kemarin, terjadi bentrok berdarah antara kelompok Anti-Syiah dengan Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Peristiwa itu mengagetkan karena terjadi dengan anarkis hingga menelan korban jiwa dan pemukiman kaum Syiah pun dibakar.
Kejadian ini menimbulkan kontroversi karena ada indikasi pembiaran oleh aparat keamanan, terutama kepolisian. Tidak akuratnya informasi juga memunculnya berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin menegaskan, meletusnya kerusuhan di Sampang, Jawa Timur, belum tentu karena kelalaian intelijen.
Dia menjelaskan, intelijen di era reformasi dan orde baru tidak sama. Menurut Hasanuddin, orba intelijen Orde Baru bisa menjadi eksekutor yang melakukan tindakan atau kegiatan operasional yang boleh "melakukan" apapun. Sementara di era demokrasi, intelijen sebatas hanya mencari, mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan informasi.
"Kesimpulan informasi itu diberikan kepada para eksekutor yakni pada level daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, Kapolres, Dandim dan lain-lain untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat," kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (28/8). Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu menjelaskan, dalam kasus Sampang ada tiga kemungkinan terkait kerja intelijen.
Pertama, bisa jadi intelijen sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor "Tapi eksekutor tidak merespons dan tidak menindaklanjuti hasil temuan tersebut," ucapnya. Kemungkinan kedua, aparat intelijen bekerja tak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga saran yang disampaikan ke eksekutor keliru.
"Dan eksekutor pun keliru dalam membuat keputusan,’’ tegasnya. Kemungkinan ketiga, bisa jadi tidak adanya koordinasi antara aparat intel dengan pemerintah sehingga dua belah pihak berjalan sendiri-sendiri. "Sebaiknya pemerintah segera membentuk tim evaluasi dari kasus ini untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik-konflik yang akan datang," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Karenanya Hasanuddin mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengumbar retorika dengan menurunkan menteri-menterinya ke Sampang. "SBY harus lebih serius menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah lainnya, jangan hanya di Sampang," desak pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu.
Murni Kejahatan
Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaluddin Rahmat memastikan konflik sosial di Sampang tindak kejahatan murni. Diperkuat oleh rasa fanatisme yang besar antar dua kelompok Syiah dan Suni di Desa Karang Gayam, Kecamatna Omben pada Minggu malam. Menurutnya perkara ini sudah berulang terjadi. Bukan kali pertama konflik tersebut pecah.
Paling tidak sudah tiga kali ketegangan Syiah-Suni di lokasi teresbut. ’’Pertama itu pada 2006, kemudian 2011 dan ini yang ketiga 2012,’’ ujar Jalaludin Rahmat yang akrab disapa Kang Jalal ini saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Kang Jalal lebih memfokuskan pada dugaan adanya pelaku yang memprovokasi konflik tersebut sehingga pemerintah diminta perlu menyelidikinya agar tidak lagi terulang di masa datang.
Lebih lanjut Kang Jalal mengatakan jika ada penindakan atas kekerasan yang terjadi masih tidak memenuhi rasa keadilan. Pelaku kekerasan yang sesungguhnya belum tersentuh. Sanksinya pun terkesan sangat ringan. ’’Malah kadang pelaku mendapat perlindungan. Justru korban yang mendapatkan tindakan pengadilan tersebut,’’ ujarnya.
Dia berharap perkara ini tidak meluas. Pemerintah harus melokalisasi peristiwanya. Bahkan cegah menjadi konflik internasional. Ketua Umum DPP IJABI, Furqon Buchori menambahkan konflik yang terjadi harus segera diredam. Kedua kelompok tak perlu lagi membuka luka lama. Hentikan dengan saling berdialog. Furqon merasa khawatir persoalan ini bisa terseret pada ranah politik.
Akibatnya pokok perkara sebenarnya menjadi tidak lengkap. Bahkan bisa menimbulkan persoalan lain. ’’Mohon tidak membawa perkara ini pada isu politik. Apapun kejadiannya selesaikan secara bijak,’’ jelasnya. Jika memang ada pelaku yang bersalah, dia meminta aparat kepolisian membawa perkaranya ke pengadilan. Pelaku harus diberikan vonis yang pantas agar memberikan pembelajaran bagi masyarakat.
Minta Direlokasi
’’Saya bertemu keluarga KH. Tajul Muluk yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Dan mendengar beberapa permintaan dari keluarga,’’ ujar Menteri Agama Suryadharma Ali usai kunjungan ke lokasi kejadiaan, kemarin. Dari pernyataan keluarga korban, kata dia, memang sempat muncul permohonan pindah lokasi hunian. Mereka merasa tidak nyaman dan tenang lagi di lokasi tersebut.
Apakah itu permintana keluarga korban saja? Menteri Agama menegaskan permohonan relokasi itu juga disampaikan keluarga korban lainnya. Dengan alasan sama. ’’Karena Menteri Agama tidak sebagai pemegang keputusan soal relokasi, permohonan itu saya coba sampaikan pada kepala daerah,’’ tegasnya. Menurutnya permohonan tersebut bisa dipahami. Mengingat konflik membuat trauma kedua kelompok.
Padahal perkaranya tidaklah sebesar itu sebenarnya. Pria yang biasa disapa SDA itu menjelaskan, persoalan ini sesungguhnya lebih dipicu konflik keluarga. KH. Tajul Muluk merupakan saudara dari keluarga Ustad Rhois. Namun konflik itu tak kunjung selesai. ’’Sehingga kedua tokoh agama yang berpengaruh itu menyeret pada jamaah yang ada.
Di sini kerusuhan mulai meluas,’’ tegasnya. Dia meminta persoalan yang terjadi tidak diseret pada konflik jamaah Syiah dan jamaah Sunni. Konflik itu tetap harus dilihat pada koridor persoalan keluarga. Bukan kelompok masssa yang saling bersengketa.
Tak itu saja, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengharapkan masyarakat tidak terjebak pada isu konflik jamaah. Sekaligus dapat menahan diri dari berbagai upaya yang memprovokasi. Apa usulan penyelesaiannya? Dia mengatakan persoalan tersebut dipicu konflik keluarga.
Jadi langkah terbaik dalam perkara ini adalah rekonsiliasi keluarga. Tidak perlu diperluas pada persoalan lainnya. Lembaga Komnas HAM meminta pemerintah dapat lebih perhatian pada kebutuhan pengungsi. Para korban yang mengalmai tekanan psikologis tersebut perlu dukungan kenyamanan yang cukup agar dapat segera memperbaiki kondisinya.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan para pengungsi tersebut harus mendapatkan perhatian khusus. Tidak pantas dalam kondisi hidup di pengungsian tidak mendapatkan kebutuhan layak. ’’Mereka (pengungsi) harus mendapat perlakukan memadai dari pemerintah daerah dan mendapat perhatian khusus. Seperti sandang, pangan, kesehatan harus dijamin selama mereka mengungsi di GOR itu,’’ ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta.
Selain itu, lanjut dia, solusi terbaik bagi para pengungsi adalah bukan dipindahkan. Justru yang diperlukan rasa aman. Pemberian rasa aman selama di pengungsian atau pun tempat tinggal menetapnya.
Posting Komentar